Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045
Di luar delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu berfokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. 17 target ini sangat penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita sadar akan tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat maupun jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan-tantangan kita dengan berani, melengkapi diri kita dengan kemampuan untuk mengatasinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan pokok untuk kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program lahan pertanian, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Target tambahan 4 juta hektar luas lahan pertanian pada tahun 2029. Dengan peningkatan luas panen ini, jika semuanya adalah sawah padi, maka akan ada penambahan 20 juta ton gabah (dengan produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan avtur dari minyak kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti tenaga air, angin, laut, surya, dan geothermal. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dijamin melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara
Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan pada kemampuan lembaga penerimaan negara, bersamaan dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Mendirikan Lembaga Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem pendapatan pajak dan bukan pajak, memperluas basis pajak, dan sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memerangi Kemiskinan
Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan, melainkan juga cerminan dari akses terbatas ke manfaat pembangunan. Itu juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan, harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrim dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan-tujuan yang krusial.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba
Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merugikan baik produktivitas individu maupun kesejahteraan masyarakat. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba harus dimulai dengan peningkatan kesadaran dalam keluarga. Seiringan dengan itu, pemerintah ditugaskan untuk menutup segala kesempatan peredaran narkoba.
Target Prioritas 5: Menjamin Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat
Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi adalah penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Digitalisasi
Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Hal ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan mengikuti perkembangan di bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi selama lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, sains dan teknologi, dan digitalisasi sangat penting untuk menumbuhkan otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Kesenian Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga
Kebudayaan adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kita. Membentuk dana hibah kebudayaan memastikan pelestarian budaya kita terus-menerus. Program-program yang bertujuan untuk pelestarian budaya, mengembangkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak, dan Disabilitas
Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan membela kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan disabilitas, termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke gizi yang tepat.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif
Kemakmuran dan kehidupan yang damai dapat dicapai dalam suatu negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat memenuhi aspirasi dan mendapat penghormatan dalam hubungan internasional yang bermartabat.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan
Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangatlah penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kita terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian tujuan Net Zero emisi gas rumah kaca. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air melalui berbagai produk dan meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan dari lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar secepat mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani diharapkan untuk mengorganisir secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Berstandar Sanitasi Baik untuk Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan
Akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar bagi setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau, dengan sanitasi yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai pada tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah susun dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen umum milik) dan rusunawa (apartemen umum sewa). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh negeri.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Mandiri, Inovatif, Karakteristik
Kunci dari pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka institusional bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata. Memperkuat program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan …
