Indonesia berusaha untuk menjadi negara yang kuat dan terhormat. Negara ini ingin dihormati karena rakyatnya hidup sejahtera dan memberikan kontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa lainnya. Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta, proklamator bangsa Indonesia, menginginkan suatu pemerintahan negara yang melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun, hingga kurang dari 25 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, negara ini belum mencapai taraf kesejahteraan yang sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa. Ketimpangan ekonomi masih tinggi dan terlalu banyak warga negara Indonesia yang hidup dalam kemiskinan.
Pemerintah Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menargetkan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan pertahanan yang berkesinambungan. Presiden Joko Widodo memperhatikan program-program jaring pengaman sosial dan turun langsung untuk memastikan stabilitas harga-harga sembako. Dia juga memiliki program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Sembako guna membantu masyarakat paling rentan.
Selain itu, kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo juga dijalankan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Presiden Joko Widodo telah melarang ekspor nikel mentah dan berjuang agar Indonesia tetap mengizinkan ekspor bahan mentah, sehingga nilai tambahnya dinikmati negara Indonesia.
Capaian-capaian ekonomi Indonesia juga telah diperkuat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. PDB per kapita dan rasio utang terhadap PDB telah meningkat, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, pembangkit listrik, bendungan, bandara, pelabuhan, dan peningkatan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat juga terus dilakukan.
Dengan demikian, Indonesia perlu melanjutkan kebijakan-kebijakan ini agar negara bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera. Upaya ini merupakan hasil peningkatan pembangunan dari era presiden-presiden sebelumnya, dan merupakan tugas generasi saat ini untuk mewujudkannya.
