Pimpinan DPR telah merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Sebelumnya, Sekretaris Negara telah berbicara dengan saya, namun belum ada kepastian siapa di pemerintah yang akan menerima mereka. Isu-isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Selama pertemuan hari ini, DPR menegaskan akan melakukan tinjauan komprehensif, termasuk mengenai tunjangan dan transparansi institusi, sesuai dengan agenda tersebut. Keesokan harinya, pemimpin fraksi akan bertemu untuk menyatukan posisi dan mencapai konsensus.
Pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Penjelasan diberikan kepada mahasiswa mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset yang terhubung dengan beberapa undang-undang lain dan harus dihindari tumpang tindihnya. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Meskipun revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, artinya kepemimpinan Komisi III diminta untuk menghormati batas waktu, karena konsultasinya sudah luas dan panjang. Harapan kami adalah RUU KUHAP diselesaikan sebelum akhir sesi ini agar dapat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset.
Reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dengan tujuan membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Semua anggota bersama-sama bertekad untuk belajar dari peristiwa masa lalu dan menjadikannya dasar evaluasi bersama ke depan.
