Demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia pada akhir bulan Agustus 2025 menjadi momentum tersendiri bagi Indonesia. Banyak kalangan, termasuk mantan politisi dan pengamat sosial, menilai bahwa demonstrasi tersebut mencerminkan ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik di tingkat pusat maupun daerah. Isu kenaikan anggaran gaji dan tunjangan bagi anggota DPR menjadi pelecut kemarahan rakyat yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak adil mengingat kondisi ekonomi yang sulit dialami masyarakat umum. Kritik terhadap sikap arogan dan kurangnya empati dari sebagian anggota DPR terhadap aspirasi rakyat juga turut memperbesar gelombang demo tersebut.
Dalam konteks ketimpangan sosial dan perasaan keadilan sosial, demonstrasi tersebut menjadi bentuk protes rakyat atas tindakan pemerintah yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Aksi demonstrasi yang diikuti oleh berbagai kalangan, seperti mahasiswa dan buruh, disuarakan melalui platform media digital sebagai bentuk respons terhadap tindakan pemerintah yang dianggap tidak mendukung kesejahteraan rakyat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan politik yang tidak pro-rakyat semakin terbuka dan menjadi sorotan publik.
Sebagai contoh, seorang pengemudi ojek online yang ikut serta dalam demonstrasi menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pemerintah dan anggota DPR yang dianggap hidup dalam kemewahan sementara rakyat kesulitan mencari uang. Demonstrasi yang awalnya digerakkan oleh mahasiswa kemudian meluas dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam menuntut pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan. Aksi demo ini mengingatkan pemerintah dan anggota DPR akan pentingnya menjaga sensitivitas dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan yang diambil.
