Berita  

Bonatua: Dokumen Gibran Bukan Ijazah, Hanya Sertifikat Hadir

Peneliti Bonatua Silalahi mengungkapkan bahwa telaah mengenai aturan hukum dan regulasi administratif dalam polemik penyetaraan dokumen pendidikan luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berlangsung sejak Oktober. Kajian itu, menurut Bonatua, tidak dilakukan secara singkat karena turut berkaitan dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bonatua menyampaikan hal tersebut dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Ada Pasal Selundupan di Kasus Ijazah?” yang ditayangkan iNews pada Selasa (27/10/2026). Ia mengatakan telah mempelajari perkara tersebut selama dua semester hingga persidangan terakhir di MK.

“Ini sudah sejak Oktober. Aku bersidang tentang ijazah sertifikat beliau (Gibran) ini. Sampai kemarin itu di MK (Mahkamah Konstitusi) terakhir genap berlaku dua semester untuk mempelajari ini,” ujar Bonatua.

Merujuk aturan penyetaraan ijazah

Dalam pemaparannya, Bonatua merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33 Tahun 2018. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar yang ia gunakan untuk menelaah mekanisme penyetaraan dokumen pendidikan luar negeri yang dikaitkan dengan Gibran.

Menurut Bonatua, penyetaraan ijazah tidak dapat dilepaskan dari penyesuaian terhadap kurikulum yang berlaku di dunia. Ia menjelaskan bahwa proses tersebut harus melihat kesesuaian kurikulum, sehingga pembahasan tidak hanya berfokus pada keberadaan dokumen pendidikan, tetapi juga pada aturan administratif yang mengatur pengakuannya.

Polemik ini berkaitan dengan status dokumen pendidikan luar negeri yang disebut dalam perdebatan mengenai ijazah Gibran. Karena itu, Bonatua menempatkan persoalan tersebut dalam dua ranah sekaligus, yakni ketentuan hukum dan prosedur administrasi pendidikan.

Perkara masih menjadi sorotan

Lamanya Bonatua mempelajari persoalan itu menunjukkan bahwa ia menelaah isu tersebut melalui rangkaian aturan dan proses hukum yang terkait. Ia menyebut pembahasan mengenai dokumen pendidikan Gibran telah dibawa dalam forum persidangan di MK dan berlangsung hingga persidangan terakhir.

Polemik tersebut juga berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam agenda yang akan datang, ijazah Gibran disebut bakal ditunjukkan dalam persidangan. Rullyandi menyatakan dokumen pendidikan Gibran, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, lengkap.

Di tengah proses tersebut, penjelasan Bonatua menyoroti pentingnya melihat penyetaraan dokumen pendidikan luar negeri berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33 Tahun 2018.

Source link