DPRD Pangandaran Fokus pada Strategi Tata Kelola Air Terintegrasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran kini sedang memprioritaskan pengembangan strategi jangka panjang untuk mengatasi masalah krisis air yang terjadi secara berulang. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan iklim setiap tahun, seperti kekurangan air saat musim kemarau dan potensi banjir ketika musim hujan tiba.
Langkah Sistematis dalam Mengatasi Krisis Air
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan komitmen ini setelah menggelar rapat koordinasi internal dengan Pemerintah Daerah dan para camat di wilayah tersebut. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penanganan masalah ketersediaan air di daerah tersebut.
Asep menjelaskan bahwa forum koordinasi tersebut berfokus pada penyempurnaan proposal program yang akan diajukan ke pemerintah provinsi dan pusat. Langkah ini dianggap penting agar rencana yang diajukan dapat lebih matang dan berkelanjutan.
Pentingnya Tata Kelola Air Terintegrasi
Menurut Asep, penanganan masalah air di Pangandaran harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Normalisasi sungai saja dianggap tidak cukup. Oleh sebab itu, DPRD mendorong untuk menyusun masterplan tata kelola air yang mencakup berbagai aspek, mulai dari wilayah resapan air hingga pengelolaan limbah cair.
Saat ini, sektor pertanian lokal di Pangandaran sudah mulai merasakan dampak dari kelangkaan pasokan air. Lebih dari 20 persen lahan pertanian di daerah tersebut mengalami kekurangan air. Meskipun masih dalam masa panen, namun langkah-langkah pencegahan sudah dipersiapkan untuk menghadapi masalah ini pada masa tanam berikutnya.
Dengan variasi tipe lahan pertanian yang beragam di Pangandaran, penanganan yang tepat menjadi kunci dalam mengatasi krisis air yang berulang di daerah tersebut.
Jumlah views: 91
