Usulan Pemaksaan Mahasiswa Baru Jadi Peserta JKN Dikritik Parlemen
Usulan dari Komisioner Penjaminan Kesehatan Nasional untuk menjadikan mahasiswa baru sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menimbulkan reaksi dari pihak parlemen. Hal ini dipertanyakan karena khawatir kebijakan tersebut akan menjadi beban tambahan yang menghambat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Kritik dari Anggota Komisi IX DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI dari PDIP, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa negara harus hadir dengan solusi konkret dalam hal ini. Jika terdapat mahasiswa dari keluarga tidak mampu, pemerintah diharapkan memberikan bantuan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau mengintegrasikan ke dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Menurutnya, perlindungan kesehatan bagi mahasiswa sangat penting secara yuridis dan sosiologis karena risiko penyakit dapat datang kapan saja, terutama bagi mahasiswa yang tinggal jauh dari keluarga. Namun, implementasi kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan hak untuk pendidikan yang tidak boleh terabaikan.
“Pada hakikatnya, tidak boleh ada masyarakat miskin yang terhalang untuk mendapatkan pendidikan akibat aturan ini. Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan dan memastikan akses pendidikan tetap terbuka,” ungkapnya.
