Fenomena di mana percepatan transisi energi melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan penguatan perlindungan lahan sawah untuk ketahanan pangan di Indonesia tampak saling berbenturan, tetapi menurut pakar hukum Andrie Taruna, ini disebabkan oleh desain kebijakan yang belum matang. Secara konstitusional, sektor energi dan pangan sebenarnya memiliki tujuan tunggal, yaitu kemakmuran rakyat. Andrie menegaskan bahwa tidak ada hukum yang mengharuskan salah satu sektor harus mengalahkan yang lain.
Permasalahan muncul ketika proyek PLTS membutuhkan lahan dengan kriteria teknis tertentu yang sering kali bertabrakan dengan lahan pertanian produktif. Andrie menyoroti bahwa cara pengelolaan ruang nasional saat ini masih bersifat monofungsi, yang tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks di Indonesia. Melihat kondisi saat ini, di mana Indonesia perlu membangun ketahanan pangan, mempercepat energi bersih, merawat lingkungan, menurunkan emisi, serta menarik investasi, paradigma pengelolaan lahan yang terbatas tersebut mulai menunjukkan batasannya.
Andrie menekankan pentingnya untuk memperlakukan lahan secara holistik, bukan hanya sebagai lahan pertanian atau kawasan industri, melainkan sebagai area yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan. Dengan begitu, desain kebijakan yang matang dan mencakup berbagai aspek pembangunan menjadi krusial. Itulah sebabnya penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa energi dan pangan dapat tumbuh bersama secara seimbang. Melalui pendekatan yang tepat, negara dapat mencapai tujuan kemakmuran rakyat yang semakin kompleks dan beragam.
