Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil menjadi penanda penting bagi diplomasi iklim Indonesia di tingkat internasional. Konfrensi iklim global itu memperlihatkan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam diplomasi iklim, di tengah stagnasi negosiasi antarnegara yang kembali mewarnai forum internasional. Meski pertemuan tersebut belum mampu memecahkan kebuntuan teknis sejumlah pasal krusial Paris Agreement, khususnya Artikel 6 terkait mekanisme perdagangan karbon, Indonesia memilih untuk bergerak ke arah yang lebih progresif.
Dalam konteks multilateral, banyak agenda mengalami stagnasi, sehingga Indonesia menggunakan dua jalur, yaitu negosiasi dan soft diplomacy. Selama penyelenggaraan COP30, Indonesia mengadakan 14 pertemuan bilateral dan berkoalisi dengan 10 organisasi internasional untuk memperkuat kerja sama iklim. Salah satu kerja sama strategis adalah aliansi tiga negara pemilik hutan tropis terbesar dunia, Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo, yang menguasai sekitar 52% hutan tropis global. Indonesia juga berperan dalam inisiatif Tropical Forest Forever Facility, yang mendapat sambutan dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk melalui komitmen dukungan sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun.
Fokus Indonesia tidak hanya terbatas pada koalisi hutan, namun juga menegaskan posisi terdepan dalam implementasi Pasal 6.2 Paris Agreement. Hanif menyebut Indonesia sebagai satu-satunya negara yang telah mengoperasionalkan ketentuan itu melalui kerja sama dengan Norwegia. Menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga lingkungan hidup global.
