Kasus pembatalan hasil putaran pertama pemilihan presiden di Rumania oleh Mahkamah Konstitusi setidaknya menjadi alarm keras bagi negara-negara lain, terutama bagi Indonesia yang tengah mematangkan demokrasi di tengah pesatnya transformasi digital. Keputusan ini membuktikan betapa penetrasi siber yang dimotori oleh aktor negara asing bukan sekadar aksi kriminal acak, melainkan bagian dari strategi besar untuk melumpuhkan fondasi demokrasi melalui berbagai lini.
Jika ditelaah dari laporan badan intelijen, kombinasi antara serangan ke infrastruktur teknologi dan penyebaran masif disinformasi membentuk risiko hibrida yang sangat sulit diantisipasi. Taktik hybrid ini menunjukkan bahwa ancaman siber sekarang bergerak dalam pola berlapis yang tidak hanya mengganggu sistem teknis, tetapi juga membajak persepsi publik dan mengunci ruang diskursus. Rangkaian serangan di Rumania memperlihatkan penggunaan teknik canggih dengan intensitas tinggi—setidaknya 85.000 kali serangan berulang—yang hanya mungkin dilakukan oleh aktor yang punya sokongan penuh logistik dan strategi tingkat negara.
Tidak hanya perangkat keras negara yang dijadikan sasaran utama—semisal pusat data pemilu dan server KPU mereka—namun juga ranah sosial digital dimanfaatkan sebagai ladang pengaruh melalui penyebaran pesan propaganda dan hoax, terutama di jaringan sosial seperti Telegram dan TikTok. Dalam situasi ini, dampaknya tidak hanya bersifat kerusakan sistem, melainkan juga menggeser pilihan dan kepercayaan publik secara besar-besaran. Keberhasilan kelompok asing dalam mempromosikan calon yang dekat dengan agenda luar menandakan betapa berbahayanya kolaborasi jahat antara teknologi dan narasi dalam menggoyang fondasi politik suatu bangsa.
Pelanggaran hukum dalam bentuk pendanaan asing untuk influencer digital dan penyebaran konten menyesatkan menambah dimensi baru dari upaya pemanfaatan ruang siber untuk tujuan politik ilegal. Maka Mahkamah Konstitusi Rumania akhirnya menilai telah terjadi pelanggaran aturan fundamental pemilu berupa perusakan integritas sistem digital sekaligus manipulasi psikososial masyarakat—dua sisi yang sama-sama menghancurkan legitimasi demokrasi.
Bagi Indonesia, peristiwa tersebut seharusnya menjadi pelajaran sekaligus peringatan tegas. Infrastruktur digital pemilu kita semakin kompleks dan rentan sebagai target penetrasi eksternal. Tidak lagi sekadar soal ancaman individu yang mencuri data atau melakukan penipuan daring, melainkan taruhannya sudah pada tingkat legitimasi negara serta kedaulatan rakyat sendiri.
Bayangkan bila sistem komputer pusat penyelenggara pemilu diterobos dan datanya dipermainkan, kepercayaan publik akan hasil suara bisa runtuh dan menciptakan instabilitas jangka panjang. Selain itu, jika disinformasi merajalela dan opini masyarakat dipecah melalui manipulasi cerdas di sosial media, polarisasi bisa menjadi semakin tajam dan persatuan bangsa tergadaikan demi kepentingan aktor asing.
Pemerintah Indonesia, yang melibatkan POLRI, BSSN, Kominfo, hingga TNI, harus menata ulang strategi pertahanan siber secara menyeluruh dan terpadu—bukan hanya menanganinya sebagai kejahatan digital biasa. Ini menuntut penguatan sistem pengawasan, pengembangan sumber daya untuk pelacakan aktor siber lintas-benua, serta mendorong peningkatan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat.
Upaya kolektif yang terstruktur akan menjadi kunci dalam menangkis invasi siber berskala besar seperti yang terjadi di Rumania. Dengan langkah proaktif dan kesiapsiagaan total, Indonesia diharapkan bisa menjaga masa depan demokrasi dari upaya peretasan, manipulasi, dan disintegrasi yang datang dari ruang maya maupun nyata.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
