Pengoperasian Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran tengah menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Isu tumpang tindih dalam tata ruang menjadi sorotan utama, yang menjadi permasalahan yang dikritisi oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin. KJA tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2019 dan mendapat kecaman dari DPRD dan pegiat lingkungan. DPRD menuntut agar Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA tersebut. Hal ini dilakukan guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung Pangandaran: Sorotan DPRD Tata Ruang
Read Also
Recommendation for You
Isu seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran menjadi perbincangan hangat. Ketua…
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar…
Dalam kategori Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD, DPRD Kabupaten Pangandaran berhasil meraih…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran memiliki anggota bernama Sri Rahayu, yang telah menjabat selama…
Pada Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima…
DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pengetatan fiskal untuk mengatasi kondisi keuangan daerah. Ketua DPRD Pangandaran, Asep…