Anggota Komisi I DPR, Farah Puteri Nahlia, memberikan dukungan terhadap wacana satu orang satu akun media sosial yang kini sedang diperbincangkan. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah penting dalam melindungi masyarakat dari kejahatan ekonomi digital yang semakin marak. Anonimitas dan kemudahan dalam pembuatan akun palsu menjadi akar permasalahan dalam penipuan daring, sehingga verifikasi akun menggunakan identitas asli seperti e-KTP dan nomor telepon dianggap sebagai solusi tepat. Hal ini diharapkan dapat memberantas anonimitas yang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menghilangkan identitas mereka.
Farah menekankan bahwa keamanan masyarakat dalam ruang digital merupakan prioritas utama, dan kebijakan ini dianggap sebagai benteng pertahanan untuk melindungi dari kerugian finansial dan psikologis akibat penipuan. Dengan mengikat setiap akun pada identitas tunggal, peluang para penipu untuk melakukan praktik penipuan akan terbatas secara signifikan. Selain itu, hal ini juga membuat proses penelusuran oleh aparat penegak hukum menjadi lebih cepat dan efektif dalam menuntaskan kasus penipuan.
Dengan mewajibkan verifikasi akun media sosial menggunakan identitas asli, kebijakan ini diharapkan dapat menarik garis pertanggungjawaban yang jelas bagi setiap individu di dunia maya. Proses impersonasi atau menyamar sebagai orang lain akan menjadi lebih sulit karena diperlukan data spesifik yang hanya dimiliki oleh pemilik identitas asli. Selain itu, hal ini juga dianggap sebagai langkah fundamental dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan di dunia digital. Farah menegaskan bahwa kebijakan ini akan membawa manfaat signifikan bagi penegakan hukum dan keamanan masyarakat secara luas.
