DPR Harapkan Koordinasi MKD dengan Mahkamah Parpol

Beberapa anggota DPR telah dinonaktifkan oleh partai politik mereka setelah membuat pernyataan kontroversial yang menyulut kemarahan publik dan memicu amukan massa. Langkah penonaktifan ini telah direspons oleh pimpinan DPR, seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam sebuah konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Dasco, pimpinan DPR telah mengambil langkah untuk menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR oleh partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik yang bertanggung jawab. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah mengirim surat ke Sekretariat Jenderal DPR untuk menghentikan gaji dan tunjangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan. Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, juga telah mengkonfirmasi langkah ini. Tindakan ini diambil untuk menegakkan disiplin di lembaga legislatif dan memastikan anggota dewan bertanggung jawab atas pernyataan dan tindakan mereka.

Source link