Penghapusan Bonus Komisaris BUMN: Kontroversi Prabowo

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menghapus praktik pemberian bonus atau tantiem kepada komisaris BUMN. Hal ini disampaikannya dalam Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, dimana Prabowo menyampaikan bahwa masih banyak aset dan potensi BUMN yang tidak dikelola dengan baik. Melalui upaya konsolidasi aset di bawah pengelolaan Danantara, Indonesia kini memiliki kekuatan keuangan global yang signifikan.

Dengan berhasil mengumpulkan aset BUMN di Danantara senilai US$10 miliar, Prabowo menegaskan kekayaan luar biasa yang dimiliki Indonesia. Namun, ia juga mencermati praktik pemberian tantiem atau bonus kepada komisaris BUMN yang dianggap tidak adil, terutama saat perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan bonus bagi komisaris BUMN menjadi bagian dari reformasi besar dalam tata kelola BUMN.

Prabowo juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan negara. Baginya, kebijakan ini bukan hanya untuk memperbaiki internal perusahaan, tetapi juga sebagai panggilan bagi generasi muda yang memiliki integritas dan semangat profesionalisme untuk turut serta dalam pengembangan BUMN di masa depan.

Source link