Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar gizi bagi para siswa, ibu hamil, dan balita—program ini juga menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam waktu tujuh bulan setelah implementasi, program ini langsung menciptakan lapangan kerja bagi 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri.
Jumlah tenaga kerja meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai wilayah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, angka ini naik menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian menjadi 72.000 hingga akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir Juli.
Begitupun, penyerapan anggaran pun meningkat sejalan dengan hal tersebut. Perkiraan sekitar IDR 1–2 triliun disalurkan selama fase awal program (Januari–April), yang berlipat menjadi IDR 4,4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama 2025—setara dengan 7,1% dari total IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program tersebut.
Menurut Fithra Faisal, Penasihat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), program MBG telah memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi riil, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” ungkap Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Dia menambahkan bahwa kreasi lapangan kerja diperkirakan akan meningkat di paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG didirikan dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar pula penyerapan fiskal dan potensi lapangan kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, total penyerapan anggaran diperkirakan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk mendukung inklusi tenaga kerja lebih lanjut, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim dan kelompok pendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya diterapkan per SPPG, setidaknya 30% berasal dari rumah tangga rentan ekonomi ini.
Fithra melihat hal ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrim.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil secara bersamaan memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah,” pungkasnya.
