Presiden Prabowo Subianto melakukan misi diplomasi ke berbagai negara yang membawa dampak positif, menurut Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Sejumlah kesepakatan kerja sama dan komitmen investasi signifikan dari beberapa negara mitra telah tercapai. Philips J. Vermonte, Pakar Senior di PCO, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak Presiden Prabowo menjabat, sudah ada 71 nota kesepahaman dengan 13 negara, dengan komitmen investasi hampir mencapai IDR 800 triliun dari empat negara. “Ini adalah tentang membuka akses ke pasar yang sebelumnya mungkin tidak menjadi target diplomasi ekonomi Indonesia,” kata Philips dalam diskusi publik yang bertajuk “Buah Diplomasi Presiden Prabowo di Ranah Global”, yang diselenggarakan Sabtu (19 Juli 2025). Acara tersebut diadakan oleh Dewan Pusat Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air (GEMPITA) di Retro Café, Beltway Office Park di Jakarta.
Philips mengutip masuknya Indonesia ke organisasi internasional BRICS sebagai contoh konkret strategi perluasan pasar. Dia menekankan bahwa keputusan untuk bergabung dengan BRICS merupakan langkah strategis di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat, dan menyempitkan ruang diplomasi internasional serta keterlibatan ekonomi. Philips juga menepis klaim bahwa masuknya Indonesia ke BRICS mencerminkan sikap anti-Barat atau anti-Amerika. “Itu tidak benar,” katanya, menjelaskan bahwa BRICS mencakup tiga ekonomi besar yang menjadi pusat hubungan ekonomi dan diplomatik global: Rusia, Tiongkok, dan India. Dia menegaskan sikap non-blok Indonesia yang konsisten. “Sangat wajar bagi kita untuk terlibat dalam forum multilateral di mana kita dapat meningkatkan hubungan dengan kekuatan global utama—yang tidak bisa diabaikan dalam lanskap geopolitik saat ini.” Philips juga menunjukkan pencapaian diplomasi yang nyata, termasuk penurunan tarif impor Amerika Serikat atas barang-barang Indonesia, dari 32% menjadi 19%. “Fakta bahwa Presiden Prabowo mampu menyelesaikan kesepakatan dengan Presiden Trump setelah proses negosiasi yang ketat menunjukkan bahwa keanggotaan kita di BRICS bukan ancaman bagi Amerika Serikat,” tegasnya.
Namun, pada acara yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengungkapkan bahwa Indonesia terus mendorong untuk lebih mengurangi tarif. “Kita masih memiliki dua minggu, dan diskusi terus berlangsung,” katanya. Dia juga menekankan bahwa Indonesia saat ini menempati tingkat tarif terendah di ASEAN, yaitu 19%. “Kita adalah yang terendah di antara negara-negara ASEAN—masih 19%,” tegasnya. Wakil Menteri Havas mendorong masyarakat untuk tidak terlalu bereaksi atau menganggap masalah ini terlalu berlebihan. Dia mengingatkan pendengar bahwa keputusan dalam diplomasi perdagangan dipengaruhi oleh kepentingan nasional, bukan emosi. “Kebijakan luar negeri tidak didorong oleh iri hati atau rasa kebencian. Ini tentang kepentingan nasional. Mohon, lihat data sebelum membuat kesimpulan. Jangan terjebak oleh asumsi,” pungkasnya.
