Presiden Prabowo Subianto melalui diplomasi yang dilakukan ke sejumlah negara telah menghasilkan serangkaian capaian positif. Mulai dari memorandum of understanding (MoU) hingga komitmen investasi senilai hampir Rp800 triliun dari empat negara yang telah disepakati dalam waktu kurang dari satu tahun kepemimpinannya. Hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama PCO, Philips J Vermonte, dalam sebuah acara Diskusi Double Check yang diselenggarakan oleh DPP Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air (Gempita).
Menurut Philips, kehadiran Indonesia dalam organisasi internasional BRICS merupakan langkah yang tepat di tengah situasi global yang serba tidak pasti. Bergabung dengan BRICS membuka pintu bagi Indonesia untuk memperluas pasar dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara besar seperti Rusia, China, dan India. Meskipun demikian, keanggotaan Indonesia di BRICS bukan berarti sebagai ancaman bagi Barat atau Amerika Serikat, melainkan sebagai peluang untuk memperluas jaringan hubungan internasional.
Selain itu, Indonesia berhasil menurunkan tarif impor dari Amerika Serikat, menurut Philips hasil dari negosiasi yang ketat antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus berupaya menurunkan tarif tersebut. Meskipun tingkat tarif impor Indonesia masih lebih rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya, yaitu sebesar 19%.
Oegroseno juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu khawatir dan tidak membesar-besarkan masalah tarif impor ini. Menurutnya, keputusan yang diambil dalam diplomasi dagang didasari oleh kepentingan nasional masing-masing negara, bukan atas dasar emosi atau perasaan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk melihat angka-angka yang ada sebelum membuat komentar atau asumsi mengenai kebijakan luar negeri yang diambil.
