Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini memberikan kritik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena terlalu bergantung pada suntikan modal dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Menurut Prabowo, praktik ini telah menghambat pembangunan infrastruktur nasional. Beliau menekankan pentingnya keterlibatan lebih banyak perusahaan sektor swasta, baik domestik maupun internasional, dalam pembangunan infrastruktur nasional. Prabowo juga menyoroti urgensi akan pendekatan modern dan efisiensi yang dimiliki perusahaan swasta ini.
Selain itu, Prabowo menyatakan perlunya menciptakan iklim investasi yang ramah dan mudah untuk menarik minat investasi swasta. Pemerintah sendiri telah meluncurkan Danantara, sebuah lembaga investasi kedaulatan Indonesia, dengan tujuan mendukung proyek infrastruktur strategis. Prabowo menjanjikan kepada para investor asing bahwa mereka tidak perlu ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena pemerintah akan aktif terlibat dalam proyek-proyek ini dengan kontribusi finansial yang nyata, bukan hanya dengan menyediakan saham kosong semata.
Fokus utama dari upaya tersebut adalah untuk memastikan bahwa kolaborasi dengan investor swasta atau asing dilakukan dengan keyakinan. Pemerintah berkomitmen untuk berinvestasi dengan persentase yang signifikan dalam proyek-proyek ini. Semua langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada mitra asing yang berniat untuk berinvestasi di Indonesia. Prabowo optimis bahwa dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menciptakan kemitraan yang efisien dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.
