Pentingnya Kemandirian Antariksa Indonesia
Inovasi teknologi global yang semakin pesat didorong oleh perkembangan privatisasi dan intensifikasi rivalitas geopolitik antariksa, menunjukkan betapa pentingnya bagi Indonesia untuk merumuskan strategi nasional yang tidak hanya berorientasi teknis, tetapi juga mencerminkan kepentingan jangka panjang dalam konteks pembangunan dan kemandirian antariksa. Diskusi publik bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) terutama menyoroti kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
Para narasumber dari lintas sektor pada diskusi tersebut, termasuk tokoh nasional dari parlemen, kementerian dan lembaga, militer, asosiasi profesi, dan akademisi, serta media nasional, secara daring dan luring, mempertimbangkan berbagai aspek terkait kemandirian antariksa Indonesia. Indonesia, dengan pengalaman sejarah perjalanan keantariksaan sejak 1960-an dan prestasinya sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, kini menghadapi tantangan besar terkait kelemahan tata kelola program antariksa, terbatasnya pendanaan, dan kurangnya arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Oleh karena itu, pembentukan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai dewan lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak seperti kementerian pertahanan, perhubungan, TNI AU, BRIN, hingga unsur swasta dan akademisi menjadi salah satu langkah strategis yang diusulkan.
Kemandirian antariksa menjadi syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan, mengingat teknologi antariksa akan menjadi pilar penting ekonomi global. Oleh karena itu, Indonesia harus bergerak dari sekadar pengguna menjadi produsen aktif dalam ekosistem space economy. Kerjasama internasional, pengembangan start-up lokal, dan regulasi yang konsisten antar-lembaga menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045 dalam industri antariksa. Memanfaatkan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) juga menjadi langkah awal yang ditekankan untuk memperkuat kedaulatan vertikal dan mewujudkan tata kelola antariksa yang strategis dan adaptif. Hal ini diimbangi dengan peningkatan investasi terhadap riset dan pengembangan, serta kerja sama internasional dalam hal alih teknologi, guna mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam jangka panjang.
Pentingnya kemandirian antariksa Indonesia sebagai pilar kedaulatan dan daya saing global semakin ditekankan di tengah rivalitas geopolitik dan dominasi negara maju. Tanpa adanya komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan yang nyata, Indonesia akan terus tertinggal dalam kompetisi ekonomi antariksa global. Oleh karena itu, peran serta aktif dari berbagai pihak di dalam negeri, kerjasama lintas sektor, dan kerja sama internasional menjadi kunci dalam mewujudkan visi kemandirian antariksa Indonesia.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
