Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa kuota impor untuk bahan baku harus adil dan tidak hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Beliau menyatakan bahwa penunjukan perusahaan tertentu untuk mengimpor dengan kuota yang ditetapkan tidaklah masuk akal. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat merugikan neraca perdagangan negara. Tindakan ini dilakukan sebagai respon atas kekhawatiran yang disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait keseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah munculnya tarif timbal balik selama pemerintahan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, menjelaskan bahwa dalam upaya merespons dampak tarif timbal balik AS, mereka berkomunikasi dengan mitra di AS untuk memahami situasi. Apindo berupaya untuk membantu mengurangi defisit perdagangan dengan AS, terutama dalam impor komoditas seperti kapas dan jagung. Apindo juga mendesak agar impor tersebut langsung digunakan oleh industri, bukan melalui pihak ketiga, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada.
Tindakan Prabowo dan Apindo dalam menyeimbangkan hubungan perdagangan dengan AS diharapkan dapat menciptakan kebijakan impor yang lebih adil dan transparan. Keputusan tersebut diambil guna memastikan bahwa kuota impor tidak hanya menguntungkan sejumlah perusahaan tertentu, namun memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.
