Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan moral ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 hingga tuntas. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menganggap ini sebagai langkah bagi Korps Adhyaksa untuk tidak takut dalam mengusut kasus yang melibatkan sembilan tersangka terkait. Nasir menegaskan bahwa Prabowo memberikan dukungan moral, bukan intervensi, untuk membersihkan Pertamina dari orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan tanpa kompetensi yang memadai.
Kasus ini dipandang sebagai peluang bagi Presiden Prabowo untuk membersihkan Pertamina dari elemen-elemen yang merugikan perusahaan. Nasir menyoroti pentingnya pengawasan internal yang kuat dan menilai bahwa pembiaran dan persekongkolan telah merugikan perekonomian negara. Kejagung diapresiasi atas upayanya dalam membongkar kasus korupsi di Pertamina yang diduga melibatkan mafia yang terorganisir.
Nasir juga menekankan pentingnya untuk menyelidiki aktor intelektual di balik kasus ini, agar rantai kejahatan ini benar-benar terputus. Dia memperingatkan bahwa jika tidak semua pihak yang terlibat ditindaklanjuti, kemungkinan akan muncul mata rantai baru yang dapat merugikan negara secara finansial. Keselamatan keuangan negara harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus korupsi di Pertamina.
Prabowo juga dikritik oleh beberapa pihak karena dinilai sedang fokus pada masalah lain seperti sawit dan timah, namun langkah-langkah ini dianggap perlu untuk membersihkan berbagai sektor ekonomi dari praktik korupsi. Semua pihak diharapkan bisa bekerja sama dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan di masa depan.
