Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Dia menyatakan bahwa tindakan tegas terhadap korupsi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap tindakan hukum Jaksa Agung yang merupakan bagian dari agenda Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi. Selain itu, pemerintah juga mendorong Pertamina untuk meningkatkan tata kelola perusahaan setelah skandal ini terungkap. Reformasi diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalisme perusahaan tersebut. Pertamina, sebagai pilar ekonomi utama Indonesia, perlu membersihkan operasinya untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap kasus manipulasi bahan bakar. Dia berkomitmen untuk melakukan reformasi di sektor migas negara dengan prioritas pada kepentingan publik. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pembersihan, penegakan aturan, dan prioritas kepentingan rakyat adalah hal yang diutamakan. Dengan Pertamina sebagai aset nasional Indonesia, pemerintah mendukung upaya perusahaan ini untuk bersih dan bersaing dengan lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan.
