Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menjadi fokus bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Dalam pertemuan dengan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), rencana ini diungkapkan sebagai langkah penting untuk menuju Net Zero Emission 2060. Meskipun masih terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian, pemerintah bertekad memperluas pemanfaatan nuklir sebagai solusi utama dalam pengembangan energi bersih.
Namun demikian, terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan PLTN, yaitu posisi nasional dalam penggunaan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder yang terlibat. Dalam menghadapi tantangan ini, Bappenas merencanakan langkah-langkah strategis seperti pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Meskipun demikian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, mengakui bahwa tantangan dalam pembangunan PLTN melibatkan tidak hanya aspek teknis tetapi juga isu sosial dan politik. Dari sisi kebijakan publik, ide untuk membangun PLTN sudah ada sejak 20 tahun lalu namun belum terealisasi karena berbagai kendala yang ada.
