Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan sebelumnya. Konstruksi fasilitas pemerintah, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif, akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ untuk mencerminkan demokrasi.
Presiden Prabowo berharap agar pembangunan IKN dapat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas aktivitas politik secara lebih efektif. Diskusi juga mencakup sumber pendanaan proyek yang melibatkan APBN dan sektor swasta. Pemerintah berharap agar sektor swasta dapat memberikan kontribusi positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
Dalam laporan Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari anggaran negara antara tahun 2022-2024 untuk membangun infrastruktur penting di IKN. Selain itu, investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun juga telah terkumpul hingga September 2024. Optimis dalam kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, pihak terkait berharap dapat mengoptimalkan kontribusi sektor swasta lebih lanjut untuk pembangunan IKN.
Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, seperti Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Otoritas IKN. Mereka berdiskusi secara komprehensif tentang langkah-langkah selanjutnya dalam pembangunan IKN guna mencapai visi Presiden Prabowo Subianto.
