Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mendorong Indonesia untuk mengikuti jejak Finlandia dalam memberantas korupsi dengan memanfaatkan big data. Dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024, BG menekankan pentingnya menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi, seperti yang telah dilakukan di Finlandia. Menurutnya, penerapan big data analytics dapat membantu pemerintah dalam melakukan kebijakan untuk mengekang praktek korupsi.
Selain itu, BG juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan melalui transformasi digital dalam upaya reformasi birokrasi. E-government dijadikan sebagai alat yang penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penggunaan e-budgeting juga diterapkan dalam pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD, secara digital untuk memudahkan pengawasan penggunaan anggaran dan mengurangi potensi terjadinya manipulasi.
Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat upaya dalam pemberantasan korupsi melalui penerapan big data dan transformasi digital dalam berbagai aspek pemerintahan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya memberantas korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tanah air.
