Prabowo Subianto Djojohadikusumo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024. Sebelum pelantikan tersebut, Prabowo sebagai presiden terpilih sudah hadir mewakili atau mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam berbagai agenda pemerintah.
Dalam agenda terbaru, Prabowo mewakili Jokowi menghadiri peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 serta Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di The St. Regis Hotel Jakarta pada 18 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menekankan urgensi percepatan pembangunan yang dianggap penting bagi masa depan bangsa.
Prabowo menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%, lebih tinggi dari target 5% yang ditetapkan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi, pengelolaan yang baik, kebijakan yang masuk akal, serta upaya untuk mencegah kebocoran dan penyelewengan yang dapat merugikan kepentingan nasional dan rakyat.
Sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo optimis mengingat potensi dan kekayaan Indonesia yang besar. Namun, ia juga menyadari bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai kemajuan negara.
Dalam konteks hulu minyak dan gas bumi, Indonesia menghadapi tantangan dalam mencapai target produksi minyak yang telah ditetapkan. Realisasi lifting minyak bumi di bawah target yang menjadi perhatian utama. Tantangan lainnya adalah pembahasan revisi UU Migas yang menjadi fokus untuk meningkatkan investasi dan menjaga kepastian investasi di sektor hulu migas.
Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih memiliki 8 misi, salah satunya adalah mengembalikan tata kelola migas yang sesuai dengan konstitusi dan memperbaiki skema insentif untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
Harmonisasi antar kementerian dan lembaga terkait juga menjadi tantangan dalam industri migas Indonesia. Sinergi yang lebih erat diharapkan untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR RI.
