Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisitnya di bawah 3% dan ini merupakan komitmen yang sama yang telah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen menjaga defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menjaga defisit APBN antara 2,29 hingga 2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam kisaran tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Pernyataan mengenai menjaga defisit APBN juga membantah kabar bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen dari PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 dalam proses ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang disusun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang akan dilaksanakan pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono, sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga 50 persen dari PDB.
“Itu tidak mungkin. Kami tetap berkomitmen terhadap target yang telah direncanakan pemerintah dan akan disepakati oleh DPR,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah direncanakan pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025 mendatang.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target-target yang akan direncanakan oleh pemerintah dan disepakati oleh DPR,” ujar Thomas.
