Direktur Pemberdayaan Perempuan TPN Ganjar-Mahfud, Sandrayati Moniaga mengatakan bahwa isu masyarakat adat merupakan isu global, bukan hanya di Indonesia yang memiliki sistem nagari maupun tipe-tipe pemerintahan khas di berbagai daerah. Namun, masyarakat adat masih mengalami berbagai diskriminasi, seperti masih banyak yang belum menerima KTP.
Hal itu disampaikan dalam diskusi bertema ‘Kalkulasi Kebijakan Redistribusi Tanah dan Administrasi Keadilan Sosial Lewat Pemenuhan Hak Ulayat dan Masyarakat Adat’ di Media Center TPN Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).
“Di sinilah pentingnya Ganjar-Mahfud memprioritaskan pemberian KTP bagi yang belum punya KTP, terutama menjelang program KTP Sakti nanti,” kata Sandra.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu menambahkan sejak 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjanjikan adanya RUU Masyarakat Adat termasuk membentuk lembaga khusus masyarakat adat di bawah kepresidenan. Hanya saja baru sebagian dan akan disempurnakan Ganjar-Mahfud jika terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang.
“Yang dilakukan baru sebagian, selanjutnya Ganjar-Mahfud yang akan menyempurnakan program itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sandra menegaskan masyarakat adat merupakan garda terdepan dalam membantu menyelesaikan permasalahan isu lingkungan global.
“Hutan terbaik saat ini ada di wilayah masyarakat adat. Kita bersyukur punya masyarakat adat berpengetahuan tinggi dan hidup berdampingan dengan alam. Banyak kekayaan yang dapat dikontribusikan oleh masyarakat adat, dan itu semua hanya bisa dilakukan jika ada pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat,” tuturnya.
Hadir dalam diskusi diantaranya Direktur Eksekutif Komunikasi Informasi dan Juru Bicara TPN Tomi Aryanto ini, Sandrayati didampingi anggota Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Satya Heragandi dan Rieke Diah Pitaloka, serta Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto.
