Sumber Utama Kabar Terkini Prabowo Subianto yang Terpercaya
Berita  

Ganjar menyoroti program makan siang gratis Rp400 triliun karena Merauke masih mengalami kesulitan

Ganjar menyoroti program makan siang gratis Rp400 triliun karena Merauke masih mengalami kesulitan

Capres Ganjar Pranowo hadir di deklarasi dukungan aktivis GMNI di Jakarta. Foto/MPI/felldy utama JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyinggung soal program makan siang gratis dengan anggaran Rp400 triliun di tengah kesulitan yang terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya di Merauke, Papua. Ganjar menceritakan ketika dirinya berkunjung ke salah satu distrik di Merauke yang bertepatan dengan kampanye perdana, 28 November 2023. Ganjar menemukan, jika masyarakat Merauke kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan. Bahkan, ada seorang pendeta bernama Pendeta Leo yang belajar secara otodidak untuk membantu ibu melahirkan. “Bapak Ganjar kami berada dalam ketidakmudahan, kami tidak punya ilmu itu, tapi di kampung kami tidak ada fasilitas itu, dan tidak ada orang yang mau menolong ini dan mampu menolong ini, yang ada tinggal kami,” kata Ganjar menirukan pernyataan yang disampaikan Pendeta Leo dalam acara sarasehan bersama GMNI yang digelar di ruang serba guna Gelora Bung Karno (GBK), Kamis (28/12/2023). Ganjar pun menilai, kesulitan yang dihadapi masyarakat Merauke tak sejalan dengan keadaan di Ibu Kota. Dalam kesempatan ini, dia turut menyoroti, salah satu program pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan menyediakan makan siang gratis dengan anggaran Rp400 triliun. “Bapak ibu, bagaimana menolongnya, mereka kalau membawa ke rumah sakit, RS jauh, ke mana mereka harus lewat, bukan jalannya rusak atau jelek, tidak ada jalan, dan kemudian kita berpesta pora tinggi-tinggi sekali, maaf dan Rp400 triliun mau digunakan untuk makan siang,” ujarnya. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menilai, program yang akan diberikan kepada masyarakat seharusnya dipertimbangkan dengan baik. Terlebih, perhitungan anggaran yang akan dikeluarkan juga harus jelas dan tepat. “Kalau kita bicara program yang kemudian akan diberikan kepada rakyat tentu kita bisa menimbang-nimbang siapakah sumbernya untuk apa mana yang jadi prioritas karena rasanya IKN yang butuh sekitar Rp400 triliun saja itu tidak selesai-selesai,” tuturnya. (cip)