Oleh: Prabowo Subianto [diambil dari Buku 1 Kepemimpinan Militer: catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto]
Masalah besar utama yang dihadapi ekonomi Indonesia adalah aliran keluar kekayaan negara ke luar negeri. Hal ini menciptakan ketidakadilan ekonomi yang menyebabkan banyak rakyat hidup dalam kemiskinan dan kesulitan.
Data BPS menunjukkan bahwa gini ratio pendapatan warga Indonesia pada tahun 2020 adalah 0,38, dengan 1% orang terkaya memegang 38% pendapatan. Menurut riset lembaga keuangan Credit Suisse, pada tahun 2021 gini ratio kekayaan mencapai 0,36, dengan 1% orang terkaya menguasai 36% kekayaan.
Angka ini mencerminkan ketimpangan kekayaan yang signifikan dan berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini dapat memicu konflik sosial, huru-hara, dan perang saudara yang berkepanjangan.
Gini ratio adalah indikator utama kesenjangan kekayaan di suatu negara. Angka 0,36 menunjukkan bahwa 1% populasi terkaya di Indonesia memiliki 36% kekayaan negara ini.
Selain itu, data Kementan tahun 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 75% petani Indonesia tidak memiliki lahan sendiri. Seiring dengan tingginya akses masyarakat Indonesia ke Internet, ketimpangan kekayaan semakin terlihat jelas.
Ketidakadilan ekonomi ini mengingatkan pada risiko konflik sosial dan perang saudara, yang menurut sejarah dipicu oleh faktor-faktor seperti inflasi, kenaikan harga pangan, pengangguran, disparitas penghasilan, radikalisme ideologi, dan korupsi. Semua faktor ini saat ini ada di Indonesia.
Apabila tidak ditangani dengan baik, ketimpangan ekonomi ini dapat mengarah pada ketidakstabilan politik dan konflik internal yang membahayakan negara. Oleh karena itu, perlu adanya kehati-hatian dan tindakan preventif untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi ini.
