Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan bahwa DPR tidak perlu membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri dalam Pemilu 2024. Menurutnya, institusi TNI dan Polri sudah memiliki mekanisme masing-masing untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri.
Sahat juga mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah memberikan arahan kepada Polri untuk menjaga kamtibmas agar kondusif menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Sahat mengingatkan agar tidak membuat pernyataan yang dapat meresahkan masyarakat dan menjatuhkan independensi atau marwah dari institusi TNI/Polri tanpa bukti yang kuat.
Menurut Sahat, semua perangkat terkait dengan Pemilu sudah memiliki aturan main dan fungsi pengawasannya masing-masing. Masyarakat diminta bertanggung jawab dengan pernyataan yang dibuat, terutama di media sosial, agar tidak menyebarkan informasi bohong (hoaks) atau pencemaran nama baik. Laporan mengenai pelanggaran Pemilu dapat disampaikan kepada lembaga terkait, seperti Propam untuk terkait Polri, dan DKPP untuk terkait anggota KPU dan Bawaslu.
Sahat menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu dan mengajak partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu, sehingga berjalan dengan damai dan bermartabat.
