GENOSIDA adalah kejahatan kemanusiaan. Dalam Ensiklopedia Kekerasan, Perdamaian, dan Konflik (2022), genosida didefinisikan sebagai kekerasan massal yang ditujukan kepada kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka.
Berdasarkan data dari Universitas Yale mengenai sejarah genosida di Kamboja, sekitar 1,7 juta penduduk tewas karena kelaparan, kelelahan, dan kondisi kesehatan yang buruk di bawah rezim Khmer Merah (Gangadharan et al., 2022).
Pembantaian Srebenica, di mana lebih dari 8.000 Muslim Bosnia tewas oleh kekuatan militer Serbia Bosnia, masih menyisakan trauma yang mendalam dalam sejarah Bosnia-Herzegovina (Riding, 2020).
Lebih lanjut dalam Pasal 2 Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, jelas dinyatakan bahwa genosida adalah tindakan yang dilakukan untuk membunuh atau melukai kelompok bangsa, etnis, dan agama.
Berdasarkan berbagai definisi ini, tindakan Israel terhadap warga Gaza dapat dikategorikan sebagai genosida. Lalu, bagaimana tindakan organisasi perdamaian dunia PBB?
Kepentingan yang terfragmentasi
Harapan untuk tindakan tegas dan tidak memihak dalam mencegah konflik antara Israel dan Palestina terlihat sulit dilakukan karena negara-negara dengan hak veto memiliki kepentingan masing-masing, dan cenderung mengabaikan mandat utama PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada 18 Oktober 2023, Amerika Serikat menggunakan hak veto untuk menolak resolusi jeda kemanusiaan terkait Gaza dengan alasan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri.
Dewan Keamanan PBB merupakan organ utama dalam PBB dan memiliki pengaruh besar dalam menghadapi isu-isu politik dan keamanan internasional. Pernyataan veto salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat menggagalkan usulan resolusi. Mekanisme ini berpotensi digunakan untuk mengabaikan suara dan pendapat negara-negara lemah, tertindas, dan terpinggirkan. Oleh karena itu, reformasi struktur Dewan Keamanan PBB harus dilakukan segera dan bukan hanya menjadi pembicaraan yang terus-menerus. Suara negara-negara berkembang harus diberi tempat yang lebih proporsional, termasuk sebagai anggota tetap dan memiliki hak veto.
Tidak berlebihan jika negara-negara berkembang dari Asia, Arab, dan Afrika berharap memiliki lebih banyak perwakilan tetap di Dewan Keamanan PBB. Data klasifikasi negara-negara anggota PBB berdasarkan Prospek Ekonomi Dunia PBB 2019 menunjukkan bahwa lebih dari separuh negara anggota masih dikategorikan sebagai negara-negara ekonomi berkembang.
Diplomasi Multi-Jalur
Dalam situasi di mana PBB masih dipengaruhi oleh kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya, harapannya adalah terdapat penyelesaian cepat untuk menghentikan konflik kemanusiaan antara Israel dan Palestina. Kabar pengiriman bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Indonesia ke Palestina adalah bukti kepedulian bangsa terhadap krisis kemanusiaan di negara tersebut.
Namun, perlu diingat bahwa Palestina adalah salah satu negara yang telah mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih untuk membantu bangsa Palestina di tengah eskalasi militer Israel yang semakin intens, dan mencegah meluasnya konflik dengan keterlibatan negara-negara lain di wilayah tersebut.
