Pengamat politik yang juga Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan bahwa pemerintah harus menjalankan politik kenegaraan, bukan terlibat dalam politik partisan. Hal ini ia sampaikan saat membahas tentang potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu.
Menurut Gun Gun, konflik dalam pemilu dapat terjadi jika ada pemicunya. Ia menyebut beberapa pihak yang dapat menjadi pemicu, seperti tokoh masyarakat, akademisi, tokoh agama, dan elite partai politik pendukung yang seringkali menyampaikan pernyataan provokatif di tengah masyarakat.
“Termasuk pemerintah, oleh karena itu pemerintah tidak boleh terlibat secara langsung. Politiknya harus menjadi politik kenegaraan, bukan politik partisan,” kata Gun Gun dalam acara ‘SINDO Goes To Campus seri Dialog Pemilu’ di Ruang Teater FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Kamis (26/10/2023).
Gun Gun menjelaskan bahwa untuk mencegah konflik tersebut, politik pemerintah harus netral dan tidak memihak kepada salah satu kontestan pemilu. Jika pemerintah terlihat memihak, hal tersebut akan berdampak pada proses dan tahapan pemilihan itu sendiri. “Dan itu pasti akan merusak apa yang disebut electoral outcomes,” tambahnya.
Selain pemerintah, Gun Gun juga melihat bahwa aparat penegak hukum juga dapat menjadi salah satu pemicu konflik dalam tahapan pemilu. Jika hukum terkait pemilu ditangani dengan selektif, hal tersebut akan menjadi masalah serius.
Dalam acara ‘SINDO Goes To Campus seri Dialog Pemilu’ ini, narasumber lainnya adalah anggota Bawaslu RI Puadi dan Tenaga Ahli KPU RI M Fadlilah. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah, Fita Faturokhmah.
