Survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa distribusi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kepada masyarakat dinilai masih bermasalah. Temuan survei menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang merasa berhak namun belum menerima bantuan seperti bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung usaha (BLU), program keluarga harapan (PKH), dan sejumlah lainnya.
Menurut Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, sebanyak 54,1% responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Hanya 45,9% responden yang menyatakan pernah menerima bantuan tersebut. Dari mereka yang pernah menerima bantuan, 58% mengatakan bahwa mereka masih menerima bantuan tersebut, sedangkan 41,1% menyatakan bahwa bantuan tersebut sudah tidak diterima lagi.
Survei juga menunjukkan adanya persoalan dalam pemerataan bantuan sosial, termasuk distribusi yang belum tepat sasaran. Mayoritas masyarakat mengatakan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mampu namun tidak mendapatkan bantuan. Survei membagi penilaian ini menjadi dua klaster, yaitu klaster pertama yang menyatakan bahwa masalah ini banyak mencapai 35%, dan klaster kedua yang menyatakan bahwa masalah ini ada namun sedikit mencapai 39,1%.
Selain itu, sebanyak 33,5% masyarakat menilai bahwa ada banyak masyarakat tidak mampu namun tidak menerima bantuan, sementara yang mampu justru menerima bantuan. Klaster masyarakat yang menilai bahwa masalah ini ada namun sedikit mencapai 40,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat cenderung mirip dan kondisi di lapangan juga serupa. Banyak masyarakat yang kurang mampu namun tidak pernah menerima bantuan, namun di sisi lain ada yang dinilai mampu namun mendapatkan bantuan.
Survei ini dilakukan pada tanggal 2-10 Oktober 2023 dengan melibatkan 1.200 responden dan dilakukan oversampling di 12 provinsi, sehingga total responden mencapai 4.300.
Sumber: https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2023/10/20/15/1231159/survei-indikator-politik-bansos-pemerintah-masih-bermasalah-tpx.jpg
